Anggota Komisi XII DPR RI, Arif Riyanto Uopdana, saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR RI ke Smelter PTFI di Gresik, Jawa Timur, Jumat (15/11/2024). Foto: Munchen/vel

PARLEMENTARIA, Gresik - Anggota Komisi XII DPR RI, Arif Riyanto Uopdana, mengapresiasi langkah PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam menjalankan amanat undang-undang terkait hilirisasi. Sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), PTFI telah membangun Smelter yang dinilai penting bagi perekonomian nasional, khususnya dalam mendukung produksi katoda tembaga.

“Kami apresiasi karena PT Freeport Indonesia telah menjalankan amanat undang-undang sebagai pemegang IUPK untuk melakukan hilirisasi. Saya kira Smelter ini sangat penting untuk mendukung produksi katoda yang nantinya bisa membantu menutup defisit neraca kita,” ujar Arif Riyanto Uopdana saat diwawancarai Parlementaria usai kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR RI ke Smelter PTFI di Gresik, Jawa Timur, Jumat (15/11/2024).

Arif juga menyoroti peran strategis Smelter dalam mendukung agenda transisi energi Indonesia menuju net zero emission pada 2060. “Smelter PT Freeport Indonesia dapat memberikan kontribusi besar dalam mendukung pengembangan kendaraan listrik di masa depan. Ini sejalan dengan upaya transisi energi kita menuju net zero emission,” kata politisi Fraksi PDIP itu.

Menurut Arif, produk katoda tembaga dari Smelter berpotensi menjadi bahan baku utama untuk panel surya (photovoltaic/PV) yang akan mempercepat pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia. “Produk katoda tembaga ini bisa menjadi bahan utama produksi panel surya. Dengan begitu, pembangunan PLTS di Indonesia dapat lebih masif,” jelasnya.

Selain manfaat ekonomi dan energi, Arif menekankan pentingnya dampak langsung Smelter bagi masyarakat Papua. Ia mendorong agar PTFI memberikan lebih banyak peluang kerja bagi putra-putri Papua, khususnya mereka yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi.

“Saya juga mendorong agar Smelter PT Freeport Indonesia membuka lebih banyak lapangan kerja untuk putra-putri Papua. Saat ini, lapangan pekerjaan di Papua masih minim, padahal banyak anak Papua yang sudah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang S2 dan membutuhkan pekerjaan,” pungkasnya. (mun/aha)